Persoalan etika dalam bisnis internasional

Persoalan etika dalam bisnis internasional

Banyak persoalan etika dan dilemma dalam bisnis internasional yang berakar pada system politik, hukum, kemajuan ekonomi, dan budaya yang sangat berbeda antar Negara. Akibatnya, apa yang dianggap abik di satu Negara belum tentu dianggap baik di Negara lain. Karena manajer bekerja untuk institusi yang melebihi batas Negara dan budaya, maka manager dari perusahaan multinasional harus peka terhadap perbedaan dan harus memlih kegiatan etika dalam berbagai keadaan karena berpotensi menimbulakan masalah dalam etika. Dalam tatanan bisnis internasional, hal yang paling umum adalah kebiasaan pekerja, hak asasi manusia, peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral dari perusahaan multinasional.

Kebiasaan para pekerja

Dalam kasus pembuka, masalah etika dihubungkan dengan kebiasaan pekerja di Negara lain. Ketika kondisi kerja di Negara tempat investasi lebih rendah dari kondisi kerja dari tempat asal perusahaan multinasional tersebut,standart apa yang harus dipilih? Apa dari Negara asal, Negara tempat investasi atau diantaranya? Ketika tiap Negara dianggap sama, maka berapakah perbedaan yang dapat diterima? Seperti, bekerja 12 jam sehari, gaji rendah dan gagal ,melindungi pekerja dari bahan berbahaya mungkin umum dilakukan di beberapa Negara berkembang, tap apakah hal ini berarti bak bagi perusahaan multinasional untuk menerima keadaan kerja tersebut atau memaafkan melalui pemborong?

Seperti kasus Nike, pendapat yang kuat dapat menjadi kebiasaan yang tidak tepat. Tapi tetap meninggalkan pertanyaan, apakah standart yang harus digunakan? Kita hars kembali dan menyadari kasus ini di bab selanjutnya. Untuk sekarang, mengumumkan standart minimal keamanan dan martabat pekerja dan memakai jasa audit adalah cara yang terbaik untuk mengatasi maslah ini. Seperti yang dilakukan perusahaan Levi Strauss yang pada tahun 1990an memutuskan kontrak dengan penyuplai terbesar, The Tan Family. Karena The Tan memperkerjakan perempuan cina dan Filipina 74 jam per minggu di halaman tertutup di Pulau Mariana.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi dasar manusia di beberapa Negara masih belum dihargai. Seperti diantaranya, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan berpolitik, dan sebagainya. Contoh yang apling nyata adalah yang terjadi di Afrika Selatan. Yaitu politik pembedaan warna kulit (apartheid) yang terjadi sampai tahun 1994. Apartheid adalah pemisahan kulit putih dengan kulit hitam yang menyediakan pekerjaan bagi kulit putih dan melarang kulit hitam bekerja pada usaha yang dikelola kulit putih. Meskipun menggunakan sistem seperti ini, banyak pengusaha barat beroperasi di Afrika Selatan. Tahun 1980, banyak yang menanyakan kebijakan ini. Mereka berpendapat, investasi mereka menikkan status ekonomi dan dapat menekan rezim yang berkuasa.

Beberapa perusahaan barat mengubah kebijakan mereka, diantaranya General Motors (GM). GM menggunakan prinsip Sullivan, yaitu seorang anggota jajaran kepengurusan GM. Sullivan berpendapat bahwa GM dapat beroperasi di Afrika Selatan dengan dua syarat, yaitu perusahaan tidak boleh melakukan hukum apartheid dan dengan kekuatan yang dimiliki, perusahaan harus berusaha melakukan usaha untuk penghapusan politik apartheid. Hukum Sullivan ini digunakan oleh semua perusahaan barat yang beroperasi di Afrika Selatan. Perlawanan ini diabaikan oleh pemerintah Afrika Selatan karena mereka tidak mau melawan para investor.

10 tahun kemudian, Sullivan mengatakan bahwa teorinya tidak cukup untuk menghapus politik apartheid. Dan beberapa perusahaan yang menjalankan hukum ini tidak bisa meneruskan usaha mereka di Afrika Selatan. Diantaranya Exxon, GM, Kodak, IBM dan Xerox. Pada saat bersamaan, dana pension mengatakan tidak mau bekerjasama dengan perusahaan yang menjalankan usaha di Afrika Selatan. Tekanan ini dan akibat sanksi ekonomi yang diberikan AS, berjasa atas penghapusan politik apartheid dan memperkenalkan Pemilihan Umum pada 1994. Hal ini dinilai meningkatkan hak asasi manusia di afrika selatan.

Meslkpun perubahan terjadi di Afrika Selatan, masih ada beberapa rezim yang masih berjalan di dunia ini. Apakah pantas melakukan usaha di Negara seperti ini? Banyak yang berkata, bahwa investasi bisa menekan kebijakan ekonomi, politik, dan social yang membuat rakyat melawan kepada rezim. Hal ini telah dijelaskan di bab 2 dimana kemajuan ekonomi bisa menekan untuk demokrasi. Secara umum, perusahaan multinasional yang berinvestasi di Negara yang kurang demokratis bisa meningkatkan HAM di Negara tersebut. Seperti di China, meskipun dikenal kurang demokrasi dan sering dipertanyakannya HAM disana, ternyata investasi bisa meningkatkan kondisi ekonomi dan meningkatkan standart kehidupan. Kemajuan ini secara tidak langsung menekan rakyat Cina agar lebih berani berpartisipasi dalam pemerintahan, politik dan kebebasan berbicara.

Tapi pendapat ini masih terbatas. Seperti kasus di Afrika Selatan, beberapa rezim tidak setuju bahwa investasi bisa mendukung perbaikan etika. Contoh lain adalah Myanmar (Burma). Dikuasai rezim militer lebih dari 40 tahun, Myanmar adalah salah satu pelaggar HAM paling berat. Tahun 1990an banyak perusahaan Barat dituduh melampaui batas etika yang sangat keras. Beberapa pengejek verpendapat bahwa Myanmar adaah Negara dengan ekonomi kecil, sehingga hukuman tidak mampu membuat begitu bereaksi, seperti apa yang ada di Cina.

Nigeria adalah Negara lain yang perlu dipertanyakan, ketka investasi membuat pelanggaran terhadap HAM. Yang paling terkenal adalah Royal Dutch Shell, perusahaan minyak terbesar di negeri itu yang sering diprotes. Tahun 1990an beberapa suku memprotes karena Royal Dutch Shell menyebabkan polusi dan gagal memberi kompensasi. Shell dilaporkan meminta bantuan Brigade Mobil Nigeria untuk mengakhiri protes para demonstran. Hasilnya menjadi berdarah. Di desa Umuechem, pasukan membunuh 80 demonstran dan menghancurkan 495 rumah. Tahun 1993, protes di bagian Ogoni karena masalah pipa milik Shell dan pasukan diminta lagi menghentikan protes. Hasilnya, 27 desa rusak, 80000 kehilangan tempat tinggal dan 2000 terbunuh.

Kritik bermunculan dan Shell disalahkan sebagai pemicu pembantaian. Shell tidak menggubris hal ini dan pasukan menjadikan alasan demonstrsi sebagai cara untuk membunuh kelompok yang selama beberapa lama berseberangan dengan pemerintah. Hal ini merubah kebijakan Shell dengan membuat mekanisme dari dalam untuk membuat acuan agar tidak bertentangan dengan HAM.

Polusi Lingkungan

Masalah etika muncul ketika peraturan lingkungan di negara investasi lebih rendah dibandingkan dari negara asal investor. Banyak negara maju yang mengatur tentang peraturan dasar tentang pembuangan gas emisi, pembuangan bahan berbahaya, penggunaan bahan beracun dan sebagainya. Peraturan ini kadang kurang diperhatikan di negara berkembang dan menurut laporan,hasil polusi industri tersebut bisa sampai ke tiap rumah. Contohnya adalah yang terjadi di Nigeria. Pada laporan tahun 1992 oleh pemerhati lingkungan isinya:

Industri minyak telah menyebabkan polusi udara baik siang maupun malam, menghasilkan gas beracun yang secara diam – diam dan secara sistematis mengganggu biota air dan membahayakan hidup dari tanaman, permainan dan manusia itu sendiri, kita telah polusi air secara meluas dan polusi tanah yang menyebabkan kematian terhadap hewan air, dan ikan dan di sisi lain lahan pertanian terkontaminasi dan tanah menjadi berbahaya untuk ditanami, meskipun mereka meneruskan menggunakannya.

Contoh diatas menunjukkan bahwa kontrol terhadap polusi di Nigeria kurang dibandingkan dengan di negara maju.

Haruskah perusahaan multinasional merasa tidak bersalah telah membuat polusi di negara lain? Apakah bermoral ketika suatu perusahaan memutuskan berprodusksi di negara berkembang karena kontrol terhadap polusi tidak diperlukan dan perusahaan bebas merusak lingkungan dan mungkin membahayakan penduduk lokal demi menekan biaya produksi dan mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya? Apakah hal yang benar dan tindakan moral seperti apakah yang harus digunakan menghadapi keadaan seperti itu? Membuat polusi demi keuntungan ekonomi atau mengikuti peraturan yang melekat tentang standart pengaturan polusi?

Pertanyaan ini menjadi penting karena sebagian besar dari lingkungan adalah milik umum tanpa ada pemilik tetapi semua orang bisa merampasnya. Tidak ada seorangpun yang memiliki udara dan lautan tapi merusak keduanya tidak peduli dimana tempatnya merugikan semuanya. Lautan dan udara adalah barang yang semua orang membutuhkan tapi tidak ada seorangpun yang bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus fenomena yang dikenal sebagai tragedi yang sering menjadi diterima dan biasa. Tragedi terjadi ketika sumberdaya digunakan oleh semua orang dan digunakan berlebihan sehingga mengalami kerusakan. Kata fenomena pertama digunakan oleh Garrett Hardin yang menjelaskan masalah pada abad 16 di Inggris. Daerah terbuka yang umum bagi semua digunakan sebagai padang untuk menggembala ternak. Orang miskin menggunakan padang rumput ini dan ternyata menambah penghasilan mereka. Sangat menguntungkan ketika terus menambah jumlah ternak, tetapi masalah sosial yang dihadapi jauh dari keuntungan yang didapatkan dari beternak. Hasilnya menghabiskan rumput, merusak padang rumput dan menghabiskan kandungan alam yang ada.

Dalam masyarakat modern, perusahaan bisa berperan membuat tragedi global dengan cara memindahkan usaha ke tempat yang bisa dengan bebas membuang limbah ke udara atau ke laut dan sungai dan dapat merusak hal yang berharga di alam ini. Mungkin hak ini tidak melanggar hukum, tapi apakah pantas dilakukan? Sekali lagi, diperlukan respon sosial terhadap etika yang berlaku.

Korupsi

Seperti yang tertulis pada bab 2, korupsi menjadi masalah utama di hampir semua sejarah manusia dan terus berlanjut sampai sekarang. Korupsi ada dan akan selalu ada dalam pemerintahan. Bisnis internasional mendapatkan keuntungan dengan membayar pemerintahan yang seperti ini. Contoh klasik adalah kejadian pada tahun 1970an. Carl Kotchian, presiden dari Lockheed membayar $12,5 juta kepada agen Jepang dan pemerintah untuk memuluskan pesanan besar untuk Lockheed Tristar dari Nippon Air. Ketika hal ini diketahui, pejabat dari AS menuduh Lockheed membuat laporan palsu dan menggelapkan pajak. Meskipun pembayaran ini di Jepang diterima dari bagian bisnis, hal ini menjadi skandal dan kasus yang besar. Pejabat pemerintah dianggap melanggar hukum, satu anggota bunuh diri, pemerintahan bermasalah dan masyarakat Jepang marah. Ternyata pembayaran seperti ini tidak diterima oleh masyarakat Jepang. Hal ini dianggap tidak berbeda dengan uang suap yang dibayarkan kepada pejabat untuk melancarkan pesanan raksasa seperti Boeing. Kotchian berlaku sangat tidak pantas dan berpendapat bahwa pembayaran tersebut sah. Dan ternyata hal itu sama sekali salah!

Kasus Lockheed mendorong Foreign Corrupt Practices Art pada tahun 1977 tang telah dijelaskan. ini berisikan tentang memberikan uang suap terhadap pejabat negara lain untuk melancarkan bisnis. Beberapa perusahaan AS menganggap ini adalah kerugian dalam bersaing. Dan hal ini dianggap sebagai pembayaran perantara. Sebagaian mengetahui sebagai uang cepat dan hal ini dilakukan untukmengamankan kontrak yang belum aman atau membayar untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah setempat tetapi tidak mendapatkan hak tersebut di negara lain.

Tahun 1997, anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD ) membuat AS menggunakan Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Pertemuan yang diadakan pada 1999 menyuruh anggota agar memasukkan penyuapan sebagai tindakan kriminal. Pertemuan ini juga memperantarai pembayaran antara perusahaan dan pemerintahan secara rutin. Agar menjadi efektif, hukum ini harus diadopsi ke hukum lokal di setiap negara dan sampai sekarang sedang diusahakan.

Ketika menyalurkan pembayaran, masalah etika masih menjadi hal yang gelap. Di banyak negara, pembayaran terhadap pejabat pemerintah sudah menjadi bagian hidup sehari – hari. Baberapa berpendapat tidak berinvestasi karena tidak mau membayar suap mengacuhkan bahwa investasi bisa meningkatkan standart ekonomi dengan menambah pendapatan dan menambah lapangan kerja. Dari hal tersebut, memberi suap meskipun salah mungkin adalah hal yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Beberapa langkah ekonomi ini dinilai dapat menembus regulasi tidak praktis pada negara berkembang sehingga dapat membantu korupsi untuk tumbuh! Teori ekonomi ini membuat beberapa negara merubah batas mekanisme pasar, korupsi dalam pasar gelap, penyelundupan dan pembayaran rahasia pada para birokrat untuk mempercepat usaha sehingga menambah kesejahteraan. Pendapat seperti ini digunakan untuk membujuk kongres AS untuk menerima pembayaran dari Foreign Corrupt Prctices Act.

Sebaliknya, pakar ekonomi lain mengatakan bahwa korupsi mengurangi pendapatan dari investasi bisnis dan membuat pertumbuahn ekonomi rendah. Di negara dimana korupsi menjadi hal biasa, birokrat yang tidak produktif yang menginginkan pembayaran lain untuk memberi izin mengalihkan keuntungan bisnis. Pengurangan keuntungan ini memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian terhadap lebih dari 70 negara menunjukkan bahwa korupsi mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Debat dan rumitnya masakah ini tetap berlangsung dan sekali lagi kita dapat memutuskan memberi suap adalah hal yang tidak pantas dilakukan. Benar, bahwa korupsi adalah tidak baik dan menggangu perekonomian suatu negara tapi pada kasus tertentu dibutuhkan pembayaran terhadap pemerintah agar menghapuskan halangan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Bagaimanapun, suap membuat korusi semakin buruk dan buruk. Korupsi kembali pada diri masing – masing dan memulai untik tidak korupsi adalah hal yang tidak mustahil meskipun sulit. Pendapat ini memperkuat masalah etika agar jangan mendekati korupsi apapun keuntungan yang didapat dari korupsi.

Banyak perusahaan multinasional yang setuju dengan kalimat ini, seperti contohnya perusahaan minyak BP yang tidak memberi toleransi sedikitpun terhadap pelaku korupsi.

Kewajiban moral

Perusahaan multinasional mempunyai kekuatan untuk mengatur sumber daya dan kemampuan mereka untuk memindahkan produksi dari satu negara ke negara lain. Kekuasaan tersebut tidak hanya dibatasi oleh hukum dan peraturan tapi juga oleh kedisiplinan dari pasar dan proses yang bersaing juga penting. Beberapa berkata bahwa kekuasaan yang berakar pada tanggung jawab sosial bisa memberikan suatu komunitas hasil yang baik dan kemajuan. Konsep awal dari tanggung jawab sosial adalah sebuah ide yang dimiliki pengusaha yang harus mempertimbangkan konsekuensi sosial ketika membuat keputusan bisnis dan harus membuat anggaran untuk menentukan agar tercipta ekonomi yang baik dan konsekuensi sosial yang baik. Tanggung jawab sosial mudah dilakukan karena suatu cara yang baik untuk emlakukan sebuah bisnis. Beberapa berpendapat bahwa bisnis, umumnya bisnis besar harus menyadari kewajiban kebangsawanan mereka dan harus memberi imbal balik pada masyarakat yang membuat mereka menjadi sukses. Kewajiban kebangsawanan berasal dari bahasa perancis yang artinya kehormatan dan murah hati yang dimiliki oleh seorang bangsawan. Dalam dunia bisnis, menjadi murah hati adalah sebuah tangung jawab menjadi usahawan yang sukses. Hal ini telah lama disadari oleh pengusaha dan hal ini dapat menjadikan menaikkan kesejahteraan dari komunitas dimana mereka menjalankan usaha.

Bagaimanapun juga, masih ada beberapa perusahaan yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Cerita sejarah yang paling terkenal adalah the British East India Company. Didiriakn pada tahun 1600, the East India Company menjadi kekuatan yang dominan di India pada abad ke 19. besarnya kekuasaan dapat dilihat dari mereka mempunyai 40 kapal perang, memiliki pasukan tentara terbesar di dunia dan secara de facto menguasai 240 juta penduduk dan memiliki uskup tersendiri untuk menunjukkan dominasi mereka dalam dunia kegamaan.

Kekuasaan adlah hal yang normal. Tergantung kekuatan tersebut digunakan untuk apa. Bisa digunakan untuk hal yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan yang pantas dilakukan atau bisa digunakan untuk mengerjai yang bertingkah tidak pantas. Seperti dalam kasus News Corporation yang merupakan salah satu kerajaan media terbesar di dunia yang terdapat dalam Mamajemen Focus. Kekuasaan yang mereka peroleh, mereka dapat dengan cara membangun persepsi publik dengan cara memilih berita – berita yang mereka tayangkan. Pendiri News Corporation dan CEO Rupert Murdoch telah lama menyadari bahwa China akan menjadi salah satu pasar yang menjajikan dalam pasar media dan tanpa izin mereka memperluas jaringan News Corporation di China yang menggunakan satelit Star TV. Beberapa yang tidak setuju mengatakan bahwa Murdoch menggunakan cara yang tidak pantas untuk menyelesaikan tujuan ini.

Beberapa perusahaan multinasional telah menyadari kewajiban moral ini yaitu menggunakan kekuasaan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. BP, salah satu perusahaan minyak terbesar dunia, telah membuat keputusan untuk melakukan investasi sosial di negara mereka melakukan usaha. Di Algeria, BP melaksanakan proyek gas di tengah gurun Salah.ketika perusahaan mengetahui bahwa dai Salah kekurangan air, perusahaan membangun 2 pipa air untuk menyediakan minum dan menyediakan air agar dapat dibawa pulang oleh penduduk Salah. Tidak adal alasan ekonomi untuk melakukan hal ini, tapi perusahaan percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membangun masyarakat.